Home » profil » Sejarah LPPS

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA LPP SINODE

A. GAGASAN MULA-MULA

Gagasan pembentukan LPK pertama kali diungkapkan oleh Pdt. Basoeki Probowinoto pada tahun 1955 dalam suatumakalahnya yang berjudul : ”EFISIENSI DALAM MEMPERGUNAKAN TENAGA DAN HARTA BENDA UNTUK PEKERDJAAN PEKABARAN INDJIL DI  DJAWA TENGAH”. Gagasan tersebut dilatar-belakangi oleh adanya hubungan yangkurang baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda akibat sengketa Irian Barat, yang menyebabkanhubungan antara gereja-gereja di Indonesia dengan pihak Zending Belanda juga mengalami hambatan yang mengakibatkanbanyak tenaga misioner Belanda yang pulang ke negaranya. Hubungan yang kurang baik itu memuncak dengan adanyapemutusan hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda pada tahun 1957. Akibatnya Gereja-gereja Belanda di Indonesia diserahkan kepada Gereja-gereja Pribumi dan Tenaga-tenaga Zending meninggalkan Indonesia.Keadaan ini mulai menyadarkan Gereja-gereja di Indonesia, khususnya Gereja-gereja yang mempunyai hubungan denganGereja Belanda, untuk mandiri dalam segala hal.

 

B. AWAL PEMBENTUKAN

Persidangan VI Gereja-gereja Kristen Jawa Tengah di Kebumen memutuskan untuk mendirikan Lembaga Kader. Dua orangtenaga Lembaga Kader yang pertama adalah Pendeta Drs. G.P. Nooteboom sebagai tenaga tetap dan Zuster R.S. van Nettensebagai tenaga tidak tetap. Program utamanya adalah membentuk kader inti di masing-masing jemaat untuk menyelenggarakankursus-kursus Sekolah Minggu, menjahit dan kepemimpinan pemuda dan wanita.

C. USAHA BERSAMA

Persidangan Sinode X Gereja-gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah yang bersidang di Semarang pada tahun 1962memutuskan untuk ikut dalam usaha tersebut. Dengan demikian, Lembaga Kader menjadi usaha bersama dari Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa dan Sinode Gereja-gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah untuk membantu Gereja-gereja melaksanakansalah satu tugas hakikinya yaitu pembinaan warga gereja. Usaha bersama itu diwujudkan dengan pembentukan PengurusLembaga Kader yang mulai berfungsi pada tanggal 28 November 1968 (setelah berkonsultasi dengan kedua sinode, rapatPengurus LPP Sinode tanggal 24 Januari 2002 menetapkan tanggal tersebut secara resmi sebagai tanggal lahir LPP Sinode).Selanjutnya lembaga itu diberi nama Lembaga Pendidikan Kader Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa dan Sinode Gereja-gerejaKristen Indonesia Jawa Tengah (disingkat LPK, lihat Akte Pendirian Yayasan LPK) dan langsung berada di bawah danbertanggung jawab kepada kedua sinode tersebut.

D. MAKIN BERKEMBANG

Seiring dengan makin berkembangnya secara pesat aktifitas Lembaga Pendidikan Kader, maka untuk keperluan pemilikansecara hukum bagi prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya, sejak tahun 1969 LembagaPendidikan Kader Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa dan Sinode Gereja-gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah diberi statusbadan hukum berbentuk yayasan oleh kedua sinode.

Pada tanggal 6 (enam) Maret 1969 (seribu sembilan ratus enampuluh sembilan) telah didirikan JAJASAN LEMBAGA PENDIDIKAN KADER GEREDJA-GEREDJA KRISTEN DJAWA DAN GEREDJA-GEREDJA KRISTEN INDONESIA DJAWA TENGAH, disingkat LPK, yang dibuat dengan akta Notaris Raden Soegondo Notodisoerjo di Surakarta, pada tanggal yangsama nomor 9. Yayasan ini berkedudukan di Yogyakarta.

Anggaran Dasar Yayasan ini mengalami beberapa kali perubahan karena disesuaikan dengan kebutuhan kedua sinode untukpembinaan, perkembangan pemikiran tentang pembinaan atau peraturan pemerintah yaitu pada tahun 1977, 1985, 1995, dantahun 2001. Perubahan AD Yayasan pada tahun 1985 dilakukan karena keluarnya UU No. 8 Tahun 1985 tentang OrganisasiKemasyarakatan dan pada tahun 1995 karena fungsi dan pelayanan Yayasan ini diubah menjadi membantu kedua sinode dalammembina anggotanya dan mengembangkan kepemimpinan dalam jemaat (berdasarkan Rencana Induk Pengembangan LPPSinode GKJ dan GKI Jateng 2001-2010), yang mengakibatkan nama yayasan diganti dengan LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGADERAN SINODE GKJ DAN GKI JATENG.

E. KEMBALI MENJADI UNIT SINODE

Dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-undang No. 16 tentang Yayasan, Pengurus YLPP Sinode sepakat untukmeneruskan usaha pembinaan dan pengaderan melalui lembaga ini namun status badan hukumnya sebagai yayasan dibubarkan.Pembubaran status hukum itu didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

(a) Pembinaan dan pengaderan adalah tugas hakiki Gereja agar Gereja dapat mewujudkan persekutuan dan menjalankantugas kesaksian-pelayanannya di tengah-tengah masyarakat. LPP Sinode merupakan lembaga yang didirikan oleh SinodeGKJ dan GKI Jateng untuk membantu GKJ dan GKI Jateng dalam menjalankan tugas hakikinya itu. Dengan demikiankeberadaan LPP Sinode tidak mungkin dilepaskan dari Gereja. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk kelembagaan yangdapat menjamin keterikatan dan kedekatan LPP Sinode dengan Gereja pendirinya.

(b) Sebagai lembaga yang membantu GKJ dan GKI Jateng menjalankan tugas hakikinya, lembaga ini berbentuk Yayasan.Dengan diberlakukannya UU RI No. 16 Tahun 2001, hubungan antara Gereja sebagai pendiri YLPP Sinode dengan YLPPSinode terputus, dan LPP Sinode sebagai Yayasan akan berjalan sendiri mencapai tujuannya sebagai lembaga publik tanpakontrol dari Gereja sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

(c) Meskipun LPP Sinode tidak berbentuk Yayasan, dalam hal harta kekayaan akan diurus Gereja yang menjadi subyekhukum. LPP Sinode membutuhkan harta kekayaan sebagai sarana penunjang bagi LPP Sinode dalam menjalankantugasnya. Dengan demikian harta kekayaan milik LPP Sinode adalah milik Gereja yang mendirikannya, yang padahakikatnya adalah milik Allah sendiri.

Niat ini mendapat tanggapan positif dari kedua sinode. Persetujuan dan dukungan kedua sinode dinyatakan dalam PersidanganI Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah dan Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2002di kantor LPP Sinode, Yogyakarta. Pembubaran YLPP Sinode dilakukan di hadapan Notaris Asnahwati H. Herwidhi, SH,Notaris di Sleman, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2002 dengan Akta no. 6. Selanjutnya, lembaga ini menjadi UnitPembinaan dan Pengaderan Sinode GKJ dan GKI Jateng, yang pengurusnya diangkat dan bertanggung jawab langsung kepadakedua sinode, dengan nama dan singkatan tetap yaitu LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGADERAN SINODE.