Home » buletin » Buletin No. 25 : Kepemimpinan Dalam Masyarakat yang Majemuk

Indonesia adalah negeri yang terdiri dari beribu pulau dengan berbagai suku bangsa dan berbagai ragam budayanya; tidak hanya beraneka ragam budayanya, tetapi juga agama dan kepercayaannya, bahkan setiap agama memiliki berbagai macam warna/aliran/denominasi; berbagai macam pandangan dalam berpolitik; beraneka macam strata/tingkat sosial dan ekonomi. Kemajemukan itu sudah kita ketahui, namun apa yang sudah kita ketahui itu belum tentu kita sadari. Artinya, bahwa dalam masyarakat yang majemuk kita senantiasa berhadapan atau dihadapkan dengan berbagai perbedaan, baik perbedaan budaya, perbedaan tingkat sosial, perbedaan cara pandang dan wawasan, perbedaan wawasan dalam berpolitik, perbedaan agama dan kepercayaan maupun perbedaan-perbedaan lainnya. Perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang wajar dalam masyaxakat yang majemuk. Apabila perbedaan-perbedaan itu tidak disadari dan dikelola dengan baik, pasti akan menimbulkan masalah, bahkan dapat menimbulkan perseteruan dan perpecahan. Apalagi dengan dimulainya orde reformasi, berarti dibukanya kran demokrasi yang selama ini tertutup. Oleh sebagian orang demokrasi diartikan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk berbuat segala scsuatu. Hal ini tentu mengganggu proses reformasi itu sendiri. Untuk mengatasi bebagai masalah negatif yang muncul karena kemajemukan yang sudah mulai disadari untuk ditampakkan, diperlukan suatu kepemimpinan tertentu; diperlukan para pemjmpin yang dapat menghargai semua perbedaan yang ada tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Bagaimana kita harus bersikap? Kepemimpinan yang bagaimana yang diperlukan dalam masyarakat yang majemuk? Pdt. Robert Setio, Ph.D. antara lain menulis ” Chi yang paling rnenonjol dalam sistem demokrasi adalah adanya kehendak kelompok atau pribadi yang dibiarkan menonjol lebih daripada kehendak oramng lain. Bagaimanapun kuatnya posisi seseorang dan betapapun besarnya jumlah kelompok tertentu, yang jelas dalam sistem demokrasi, orang yang lebih lemah dan kelompok yang lebih kecil akan mendapat perhatian dan hak yang sama dengan yang kuat dan besar itu. Ibaratnya suara seorang Pendeta yang secara tradisional dianggap lebih kuat, tidak boleh lagi lebih didengarkan daripada suara seorang anggota majelis. Demikian juga suara seorang Presiden dibandingkan dengan suara tukang becak; atau suara organisasi kelompok keagamaan yang besar dengan suara masyarakat suku Tengger yang dianggap berkepercayaan animismeā€.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>